Legal Review of Legal Protection for Motorcycle Owners in Cases of Embezzlement and the Responsibility of Related Parties
DOI:
https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.766Keywords:
Criminal Law, Document Falsification, Land Registration, Title Document, Village HeadAbstract
This study analyzes the legal review of legal protection for motorcycle owners in cases of embezzlement. To anticipate the development of society in relation to changes in crime, efforts can be made to plan the creation of criminal law that accommodates all the dynamics of society. This is a policy issue, namely regarding the selection of means in regulating social life. The crime of theft is regulated in the Criminal Code book II chapter XXII Articles 362 to Article 367. Indonesia is a country that is included in the category of developing countries and of course cannot be separated from the problems that have been raised above. Crimes that occur in developing countries are still relatively high. Therefore, it is not surprising that the problem of crime or criminality in Indonesia is a result of the life of its people. Crime can be interpreted criminologically and juridically. One example of a crime is the crime of embezzlement which is regulated in Articles 372 to 377 of the Criminal Code. The normative juridical research method with a descriptive approach, this study reveals that legal protection for motorcycle owners in embezzlement cases is based on Article 372 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. The concept of imposing criminal penalties on embezzlement crimes in Indonesia. Article 372 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Thus, the judge sentenced the defendant to 3 (three) years in prison.
Downloads
References
Buku
C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 38
Arif Gosita, 2001, Masalah Korban Kejahatan. Penerbit Akademika Presindo. Jakarta, hlm. 56
Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. Asas-asas Hukum Pidana. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989) Hal.49. 1989.
Iqbal Muhammad, 2022, Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Hlm.1
Sobur Akbar, 2021, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penacurian Motor (Studi Kasus Demak), Semarang, Hlm.1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.
M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, 2009, Surabaya: Reality Publisher, hal. 651.
Surayin, 2005 Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya, hal. 10 Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004.
Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121.
Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.
Muchsin, 2003 Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, hlm. 14.
Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 darihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan-bermotor/diakses-16-September-2020
Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tongat, 2006: “Hukum Pidana Materiil”. UMM Press. Malang. Hlm, 57 Ibid Hlm. 60
Adami Chazawi 2006: “Kejahatan Terhadap Harta Benda”. Bayu Media. Jakarta. Hal. 70
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2000: “Kamus Istilah Aneka Hukum”. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal. 252
Syaodih Sukmadinata, 2013 Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 67.Ibid.
Suratman, 2015, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hal.145.
Jurnal
Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Syaiful Asmi Hasibuan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29
Batubara, S. A. (2019). ANALISIS YURUDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (TINJAUAN KASUS NOMOR: 494/PID. SUS-LH/2017/PN. SIM): Sonya Airini Batubara; Eben Firman Silalahi; Desman Derius Zai. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 89-95.
Siregar, A. R. M. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 137-144.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Iindonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 International Journal of Law, Crime and Justice
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
