Legal Study Of Asset Confidentiality Without Punishment As An Alternative For Providing Justice For The State And Persons Of Corruption

Melky AS Mendrofa

doi:10.62951/ijls.v1i2.21

Authors

Melky AS Mendrofa Universitas Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.62951/ijls.v1i2.21

Keywords:

Confiscation of Assets Without Punishment, Perpetrators, Corruption

Abstract

Confiscation of assets regulated in criminal acts of corruption is based on Article 18 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The form of asset confiscation without punishment as an alternative to providing justice for the state and perpetrators of criminal acts of corruption consists of an asset confiscation system using the Non Conviction Based Asset Forfeiture model and implementing the mandate of UNCAC as the State. The establishment of legal rules regarding confiscation of assets without punishment as an alternative to providing justice for the state and perpetrators of criminal acts of corruption in realizing a welfare state, at least taken in several progressive legal steps, namely improving statutory regulations, strengthening coordination between law enforcement agencies, and accelerating finalize the Asset Recovery Act.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dirdjosisworo, Soedjono, Fungsi Perundangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Bandung: Sinar Bandung, 2014.

Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Husein, Yunus, “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan United States Agency International Development (USAID).

Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tim Terpadu, melalui http://www.kejaksaan.go.id, diakses pada tanggal 6 Juni 2023, Pukul 20.10 Wib.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Reda, Ramelan Mantovani, David Pauline, Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan, Bekasi: Bieneka, 2014.

Suradji, Mugiyati, Sutriya, Pengkajian tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yanuar, Purwaning M., Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 2014.