The Imposition of a Niet Ontvankelijke Verklaard Verdict in Cases of Domestic Violence in Military Courts

Authors

  • Ilma Azzahra Kurniawan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
  • Slamet Tri Wahyudi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
  • Supardi Supardi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.296

Keywords:

judge's consideration, decision niet ontvankelijk verklaard, domestic violence, military court

Abstract

The purpose of writing this thesis is to find out about the Judge's considerations in issuing a Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) verdict on domestic violence cases in military courts and to find out how the verdict should be issued on domestic violence cases in military courts. The type of research used is normative legal research because in this study the author focuses on the inconsistency between the expected conditions that have been regulated in the law and the reality that actually occurs, where this study uses a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The conclusion of this study is that the Judge's consideration in issuing a Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) verdict on domestic violence cases in military courts is because the victim has withdrawn her complaint before the main case examination, even though the withdrawal of the complaint violates Article 75 of the Criminal Code, the Judge still grants the request because the Judge uses the Supreme Court Decision Number 2238 K / Pid.Sus / 2013 dated March 5, 2014 and the Supreme Court Decision Number 1600-K / Pid / 2009 and the Judge prioritizes the value of justice in resolving the case and uses the principles of fast, simple, and low-cost justice. Because the Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) verdict is not known in criminal cases, in the author's opinion, ideally the Judge should issue a suspended sentence because the type of suspended sentence is also a type of punishment and is not at all an acquittal or deletion, while the existence of a probationary period that has been determined by the Judge aims to educate the perpetrator to be more careful and able to improve themselves

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustinus Purnomo Hadi, 2024, Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Militer, Jakarta; Advokasi Hukum dan Operasi, hlm 10

Aji Lukman Ibrahim, 2014, Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2014

Dewi Karya, 2013, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 17, hlm 35 - 46

Djoko Santoso, 2008, Buku Saku Netralitas TNI, Jakarta, Mabes TNI, hlm xvii

Fauziah Lubis, 2020, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Medan, CV. Manhaji, hlm 70

Hidayat Bastanta Yunara, Edi, Sitepu and Syafruddin Kalo, 2021, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid.Sus/2013), Jurnal Iuris Studia 2, no. 2 (2021): 144–55.

http://digilib.uinsa.ac.id/3404/5/Bab%202.pdf, Diakses pada 10 Maret 2024, pukul 22:21 WIB

https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/, Diakses pada 16 September 2024, pukul 19:16 WIB

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, Diakses pada 18 Februari 2024, pukul 16:13 WIB

https://nasional.tempo.co/read/1767019/sejarah-polisi-militer-berikut-tugas-dan-fungsinya, Diakses pada 8 Juli 2024, pukul 20:23 WIB

https://pushubad.tni-ad.mil.id/8-wajib-tni, Diakses pada 13 Oktober 2024, pukul 15:04 WIB

https://tirto.id/arti-kdrt-daftar-kasus-kdrt-2023-yang-sebabkan-istri-meninggal-gP34, Diakses pada 18 Februari 2024, pukul 16:22 WIB

https://voi.id/lifestyle/91251/menurut-pakar-kekerasan-dalam-rumah-tangga-bisa-dipicu-10-faktor-berikut, Diakses pada 10 Maret 2024, pukul 22:48 WIB

https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, Diakses pada 18 Februari 2024, pukul 15:20 WIB

Isam Dimas Syauqi, 2023, Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2023

Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, Jurnal Esensi Hukum, Volume 2 No.1 Bulan Juni Tahun 2020.

Koeswadi, H.H, 1994, Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 28

M. Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 110

Marzuki Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 22

Moch Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hlm. 52

Moch. Faisal Salam, 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 279

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke Hakiman

Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Peraturan Mahkamah Agung Pasal (6) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/2022

Rizka Dwi Savira,Tamaulina br. Sembiring, 2024, Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan), Journal of International Multidisciplinary Research, Vol:2, No:1, Januari 2024

Satino, et.al ,2022, Pernikahan Dini Dibawah Umur di Indramayu, Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol. 17 No. 5: Desember 2022

Satino, Yuliana Yuli, Surahmad, Andriyanto, 2023, Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Usaha Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Restorative Justice, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 7 No. 3 (2023): IKRAITH-HUMANIORA VOL 7 NO 3 November 2023

Sudikno Mertokusumo, 2014, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 9

Sugiyono, 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm 32

Tiarsen Buaton, 2016, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan, Jakarta, Pustaka Kemang, Hlm. 378

W. J. S Poerwadarminta, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka

Wawancara dengan Bapak Agus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor Militer Mahkamah Agung sekaligus sebagai dosen fakultas hukum di Sekolah Hukum Tinggi Militer (STHM) dan Universitas Trisakti, pada tanggal 15 September 2024

Wawancara dengan Kapten Arinta Mudji Pranata, Hakim di Pengadilan Militer III-15 Kupang, pada tanggal 6 September 2024

Wawancara dengan Kolonel Arwin Makal, Hakim Humas di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, pada tanggal 11 September 2024

Widnyana, I.M, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Jakarta: BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

Downloads

Published

2024-12-15

How to Cite

Ilma Azzahra Kurniawan, Slamet Tri Wahyudi, & Supardi Supardi. (2024). The Imposition of a Niet Ontvankelijke Verklaard Verdict in Cases of Domestic Violence in Military Courts. International Journal of Sociology and Law, 2(1), 87–115. https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.296